Info Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Presiden Jokowi: PP tentang Manajemen PPPK Buka Peluang Pengangkatan Guru Honorer

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memahami tugas berat dan peranan para guru yang berjuang untuk membina dan membangun bangsa lewat pendidikan.

Untuk itu, sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung guru-guru Indonesia dalam menjalankan perannya.

Dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah daerah, pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan akan merekrut para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Pada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru,” ujarnya di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12).

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS. Ia menambahkan bahwa PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS.

Sementara itu, Kepala Negara juga mendengarkan sejumlah keluhan para guru terkait profesi mereka. Sebelum ini, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemotongan tunjangan sertifikasi bagi guru yang menunaikan ibadah seperti haji dan umrah banyak dikeluhkan oleh para guru.

“Ini urusan sakit, umrah, dan haji yang dulu dipotong sertifikasinya sekarang tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu,” kata Presiden.

Dirinya berpandangan bahwa ibadah haji dan umrah tersebut merupakan salah satu kompetensi sosial para guru. Maka itu, tambah Presiden, tak sepantasnya bila para guru yang menunaikan ibadah tersebut mendapatkan pemotongan tunjangan profesi.

“Ini sesuatu yang tidak benar yang telah kita luruskan dengan peraturan yang telah keluar,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengagendakan pertemuan dengan para pengurus PGRI di minggu mendatang untuk mendengarkan Keluhan-keluhan lain seputar profesi guru ini. Presiden berjanji bahwa dirinya akan terus mengawal persoalan yang dihadapi para guru.

“Bapak/Ibu Guru, percayakan ini kepada kami. Tetapi kalau memang ada yang salah tolong saya diingatkan,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

PP Manajemen PPPK, Kado Presiden Jokowi untuk Guru Honorer

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. PP ini sekaligus menjadi payung hukum penyelesain masalah honorer K2 (kategori dua) dan non kategori usia di atas 35 tahun.

"PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketum PB PGRI pekan depan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-73 di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu (1/12).

Dia menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu. Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini," ujarnya.

Sementara Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, mekanisme PPPK akan dibuat lebih mudah untuk guru honorer di atas usia 35 tahun. Salah satu kemudahannya adalah tesnya hanya sekali sepanjang mereka mengabdi.

"Saya akan membahas ini nanti dan akan meminta agar mekanismenya dibuat lebih mudah. Intinya PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang. Yang usia di bawah 35 tahun bisa diangkat CPNS sedangkan di atas 35 menjadi PPPK," tandasnya.

Dia menyebutkan, saat ini ada kekurangan 735 ribu guru yang akan diselesaikan bertahap. Bila diangkat tiap tahun 100 ribu per tahun, berarti tujuh tahun masalah guru baru selesai. Ini waktu yang cukup lama sehingga masih akan dibahas formulasinya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

RPP Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Masuki Tahap Akhir

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi Syafruddin mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pegawai Pemerintah saat ini sudah dibahas dalam tahap akhir.

“Tinggal penerapan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Syafruddin dalam Konperensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yang diselenggarakan di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (25/10) siang.

Menurut Menteri PANRB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperlukan untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga-tenaga kompeten.

Selain itu, keberadaan PPPK juga dapat mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama, antara lain guru- guru honorer karena umurnya sudah lewat namun tidak lolos dalam seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau persyaratannya kurang.

“Selain itu PPPK juga bisa menarik Diaspora, ini kami sudah sampaikan ke ibu Menlu untuk para Diaspora yang berada di luar negeri untuk berperan membangun negeri,” ucap Syafruddin seraya mengingatkan kembali bahwa RPP PPPK itu saat ini sudah berproses.

Tenaga Pendidik Terbanyak

Mengenai seleksi CPNS Tahun 2018, Menteri PANRB Syafruddin mengemukakan, jumlah pelamar keseluruhan mencapai 3.628.284 orang. Selanjutnya, akan dilakukan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan di  873 titik di seluruh Indonesia dengan prinsip memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes.

Seleksi CPNS ini, menurut Syafruddin dilakukan untuk merekrut sebanyak 238.015 formasi CPNS. Formasi terbesar yang akan direkrut dalam seleksi CPNS kali ini adalah tenaga pendidik 52%, tenaga kesehatan 25%, dan tenaga teknis dan infrastruktur lainnya 23%. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Guru Honorer Usia 35 Tahun ke Atas dapat Menjadi Pegawai Pemerintah melalui Seleksi

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun tetap mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah, dengan wajib mengikuti proses seleksi. Seleksi yang dimaksud tersebut adalah seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam acara Seminar Nasional tentang Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

“Saya minta semua untuk siap berkompetisi secara terbuka karena kita memang ingin memilih yang terbaik, bahwa masa kerja pengabdian itu juga harus jadi pertimbangan, tetapi tidak boleh mengalahkan persyaratan utamanya, yaitu harus berkualitas dan standar pada tes ujian dasar”, ujar Muhadjir.

Mendikbud menambahkan, soal penyelenggaraan tes nantinya akan mempertimbangkan semua kalangan usia. Tes ini adalah pintu keluar, terutama untuk mereka yang tidak bisa ikut karena usia, yaitu bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi untuk yang di luar syarat usia juga boleh artinya yang usianya belum 35 juga boleh mengikuti PPPK.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini, nanti Bapak Presiden menambah Peraturan Pemerintah (PP) itu, dan harapan kita setelah sudah jadi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, kita buka lagi dengan jalur PPPK”, tutur Muhadjir.

Seminar Nasional yang mengangkat tema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer   K-2” ini merupakan bagian dari komitmen dari semua lembaga, kementerian, serta DPR RI dan pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan guru, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 bisa mendapatkan kepastian status.

Berita ini bersumber dari Kemdikbud
Share: