Info Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Guru Honorer Usia 35 Tahun ke Atas dapat Menjadi Pegawai Pemerintah melalui Seleksi

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun tetap mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah, dengan wajib mengikuti proses seleksi. Seleksi yang dimaksud tersebut adalah seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam acara Seminar Nasional tentang Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

“Saya minta semua untuk siap berkompetisi secara terbuka karena kita memang ingin memilih yang terbaik, bahwa masa kerja pengabdian itu juga harus jadi pertimbangan, tetapi tidak boleh mengalahkan persyaratan utamanya, yaitu harus berkualitas dan standar pada tes ujian dasar”, ujar Muhadjir.

Mendikbud menambahkan, soal penyelenggaraan tes nantinya akan mempertimbangkan semua kalangan usia. Tes ini adalah pintu keluar, terutama untuk mereka yang tidak bisa ikut karena usia, yaitu bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi untuk yang di luar syarat usia juga boleh artinya yang usianya belum 35 juga boleh mengikuti PPPK.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini, nanti Bapak Presiden menambah Peraturan Pemerintah (PP) itu, dan harapan kita setelah sudah jadi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, kita buka lagi dengan jalur PPPK”, tutur Muhadjir.

Seminar Nasional yang mengangkat tema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer   K-2” ini merupakan bagian dari komitmen dari semua lembaga, kementerian, serta DPR RI dan pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan guru, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 bisa mendapatkan kepastian status.

Berita ini bersumber dari Kemdikbud
Share:

DPRD Akan Kawal PP P3K untuk akomodir Tenaga Honorer K2 dan Non K2

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Anggota DPRD Kubu Raya, Usman mengaku DPRD Kubu Raya bersama pemerintah daerah Kubu Raya akan mengawal PP terkait Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

PP ini menurutnya diharapkan dapat mengakomodir honorer K2 dan non K2 yang belum disertakan pada tes CPNS tahun ini.

"Sesuai pertemuan kemarin dengan Kemenpan, sehingga mungkin tidak sesuai harapan. Dimana pihak Kemenpan tidak mau keluar dari aturan kemudian dari umur tidak mau lebih dari 35 tahun," ujarnya.

Karena itu menurutnya akan dikeluarkanlah pada tahun depan PP P3K tersebut.

"Tahun depan semoga sudah ada PP P3K, dan ini memberi peluang mereka yang diatas 35 tahun.semoga ini terealisasi sehingga tenaga honorer k2 san non k2 yang sudah mengabdi lama bisa terakomodir," katanya.

Diakui olehnya berdasarkan informasi Kemenpan PP tersebut akan direalisasikan tahun depan.

"Informasinya Kemenpan tahun depan PP ini bisa terealisasi, karena tahun ini fokus CPNS terkait umur dibawah 35 tahun. Tentu kami dari DPRD memonitor akan diterbitkan p3k ini, respon dari pihak BKPSDM juga positif, karena itu kita bersama memperjuangkan ini, termasuk dengan Tenga honorer K2 dan non K2 untuk mengawal PPini agar terealisasi," tuturnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Kubu Raya
Share:

“Pemerintah Apresiasi Pengabdian Tenaga Honorer”

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengapresiasi para tenaga honorer yang telah mengabdi pada sejumlah bidang dan memperhatikan permintaan untuk diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini Pemerintah masih berproses merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang P3K. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresiden (KSP) di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

"RPP tentang P3K sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ditandatangani Presiden,” ujar Moeldoko. Namun demikian penyelesaian permasalahan tenaga honorer tersebut, menurut Moeldoko tetap harus mengutamakan unsur kualitas tanpa mengabaikan aspek psikologis dari para tenaga honorer.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa RPP P3K yang segera digarap Pemerintah salah satunya berfokus pada manajemen P3K dan dari sisi kualitas pengisi jabatan P3K. “Dan jika nantinya tenaga honorer manjadi P3K, kualitas SDM dari eks honorer KII ini sangat diperlukan untuk menjamin dunia pendidikan dan kesehatan memiliki SDM yang dapat memberikan pelayanan yang baik,” ujar Kepala BKN.

Dalam RPP P3K terdapat beberapa unsur penting, di antaranya: diawali perhitungan kebutuhan pengisi jabatan P3K, seleksi untuk menjadi P3K, dan perihal kontrak kerja yang rencananya bisa mencapai usia 1 tahun sebelum masa pensiun atau dengan kata lain masa kerja P3K bisa sama dengan PNS. “Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang dapat mengikuti seleksi nantinya adalah eks KII yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 ini karena terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia peserta dapat diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”.

Konferensi Pers juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya meminta guru honorer untuk kembali mengajar dengan baik dan membina anak didik di sekolah. “RPP tentang P3K merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap para guru honorer dan dunia pendidikan. Diharapkan PP tersebut nantinya dapat menjadi solusi permasalahan guru honorer yang ada selama ini” kata Muhadjir.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Guru dan Dokter Bakal Dijadikan P3K

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak lama lagi akan disahkan.

Dengan demikian, tidak semua aparatur sipil negara (ASN) akan dijadikan PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, rekrutmen PNS hanya untuk jabatan-jabatan struktural dan yang harus dijaga kerahasiaannya.

Misalnya, Badan Intelijen Nasional (BIN), pembuat kebijakan, dan peneliti.

Sementara itu, P3K akan diisi jabatan-jabatan fungsional seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan penyuluh keluarga berencana.

“Begitu PP P3K diteken, otomatis tidak ada lagi rekrutmen PNS dari jabatan fungsional. Guru, tenaga kesehatan, dan lainnya itu akan ikut rekrutmen P3K," terang Bima, Rabu (14/3).

Dia menambakan, kesejahteraan PNS dan P3K setara. Walaupun P3K tidak ada pensiun, tapi yang bersangkutan bisa mengurusnya. Caranya dengan ikut serta dana pensiun.

Bima juga meyakini instansi tidak akan sembarangan memecat pegawai P3K.

Namun, pegawai P3K yang malas dan melanggar perjanjian kerja berpeluang dipecat.

"Jangan paranoid dulu. P3K itu bagus, kok. Ini untuk mengurangi beban negara juga karena menanggung beban gaji 4,3 juta PNS," kata Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemenpan-RB masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang P3K yang sebentar lagi selesai

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Bontang terus mendorong agar 1.558 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bontang bisa diubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Salah satunya, lawatan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Selasa, 5 Desember 2017 kemarin.

Neni tak sendiri. Dia juga mengajak Asisten Administrasi Umum Syarifah Nurul Hidayati, Kabag Hukum Hariyadi serta perwakilan pegawai honorer untuk ikut mendengarkan langsung hasil kunjungan itu. Hasilnya, Kemenpan-RB masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang P3K yang sebentar lagi selesai. "Kemenpan-RB masih menggodok. Seharusnya selesai 2016 kemarin, tapi ini belum," ujar Walikota Neni menghubungi klikbontang.

Lanjut Neni, P3K adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2014. Ia menjelaskan, P3K memiliki hak kepegawaian dan jenjang karir. Pengangkatannya tergantung dari kebutuhan instansi terkait bahkan bisa diperpanjang selama diperlukan.

Adapun perbedaan antara ASN dan P3K yakni tentang dana pensiun. Jika pegawai ASN mendapatkan pensiun dari negara maka P3K berasal dari asuransi. "Ada sekira 40 ribu akan diangkat sebagai P3K. Tapi, saya kurang tahu jumlah kuota untuk Bontang," tambah dia lagi.

Menurut UU ASN, untuk besaran gaji P3K didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan dengan sumber gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di OPD daerah.

Pegawai PPPK tetap berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang pelaksanaannya direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut nantinya dipergunakan sebagai bahan evaluasi serta dijadikan dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. KLIK JUGA: Soal Beda Honor dengan P3K, Ini Penjelasan Pemkot Bontang

Walikota Neni pun berharap agar Bontang bisa mendapatkan kouta besar dari pemerintah pusat. Dia pun mengimbau agar tenaga honorer atau non PNS tetap semangat menjalankan tugasnya. "Kami akan perjuangkan, mudah-mudahan formasi untuk Bontang diberi kuota banyak untuk pengangkatan P3K,” harap Neni.


Berita ini bersumber dari Klik Bontang.
Share:

Kemdikbud akan Ajukan Ribuan Guru Honorer Ikuti Seleksi P3K

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tengah mengajukan pengangkatan 250 ribu guru honorer, untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) alias kontrak. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia.

"Ada sekitar 988 ribu guru honorer, dan yang memenuhi syarat ada 250 ribuan guru honorer. Jumlah itu yang maksimal bisa kami ajukan tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) belum memberikan lampu hijau," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Kompleks Kemendikbud, Jakarta Pusat pada Senin (20/11).

Hamid mengatakan, proses penambahan guru juga terkendala moratorium atau penundaan membuka pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, jumlah guru PNS yang ada hingga saat ini mencapai 1,4 juta guru, jumlah itupun di luar guru agama.

"Selain itu kami minta dan dorong agar rombongan belajar (rombel) di setiap daerah itu dioptimalkan lagi, seperti, misalnya di salah satu SMP ada empat guru matematika tapi kebutuhan ada dua, maka tunjangan tidak akan dibayar kan. Tapi kalau rombel dipecah pasti jam mengajar 24 jam akan terpenuhi," jelas Hamid.

Terkait masih banyaknya jumlah sekolah rusak, Hamid mengaku kewalahan untuk menanggulangi kerusakan, karena anggaran yang tersedia sangat minim. Karena itu, Hamid meminta Kepala Dinas Pendidikan pun turut mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperbaiki sekolah rusak.

"Saya pusing dengan permasalahan sekolah rusak. jadi tolong kepala daerah juga optimalkan DAK yang diterima, karena sampai sekarang daya serapnya baru 30 persen," kata dia.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Postingan Populer

Total Tayangan Halaman